LABUAN BAJO | BANERATV – Kebijakan efisiensi anggaran yang berdampak pada keuangan desa memunculkan tantangan baru bagi pemerintah desa. Di tengah keterbatasan fiskal, kapasitas kepemimpinan kepala desa dinilai menjadi faktor penentu apakah pembangunan tetap berjalan atau justru mengalami stagnasi.
Kepala Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat, Sumardi, menilai berkurangnya ruang fiskal desa seharusnya tidak menjadi alasan terhambatnya program pembangunan. Menurut dia, situasi tersebut justru menguji kemampuan pemerintah desa dalam mencari terobosan dan membangun kemitraan dengan berbagai pihak.
“Pembangunan desa tidak semata-mata bergantung pada besarnya anggaran yang tersedia. Yang lebih penting adalah kemampuan pemerintah desa membangun jejaring dan kolaborasi,” kata Sumardi dalam tulisan opininya yang diterima media ini.
Selama ini, banyak program pembangunan desa ditopang oleh anggaran pemerintah. Namun ketika anggaran mengalami penyesuaian, pemerintah desa dituntut untuk lebih kreatif dalam mengidentifikasi sumber dukungan alternatif, baik dari lembaga sosial, organisasi nonpemerintah, maupun sektor swasta.
Menurut Sumardi, desa memiliki banyak potensi yang belum tergarap secara optimal. Di sisi lain, sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM), organisasi nonpemerintah (NGO), lembaga filantropi, hingga perusahaan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), memiliki berbagai program yang sejalan dengan kebutuhan masyarakat desa.
Program-program tersebut mencakup pemberdayaan ekonomi masyarakat, penguatan sektor pertanian, pendidikan, kesehatan, pelestarian lingkungan, hingga peningkatan kapasitas aparatur desa.
“Di tengah keterbatasan anggaran, jejaring menjadi aset penting. Melalui jaringan yang kuat, desa dapat memperoleh informasi, dukungan program, hingga akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan masyarakat,” ujarnya.
Ia menjelaskan, kerja sama dengan berbagai lembaga dapat membuka peluang pelatihan keterampilan, pendampingan kelompok usaha, pengembangan pertanian berkelanjutan, pemberdayaan perempuan dan pemuda, serta bantuan sarana dan prasarana pendukung pembangunan.
Tidak hanya itu, jaringan yang dimiliki lembaga-lembaga tersebut juga berpotensi menghubungkan desa dengan perguruan tinggi, lembaga penelitian, lembaga donor, maupun sektor swasta yang memiliki perhatian terhadap pembangunan masyarakat.
Karena itu, Sumardi mendorong pemerintah desa untuk lebih proaktif membangun komunikasi dan kemitraan. Langkah awal yang dapat dilakukan antara lain memetakan kebutuhan masyarakat, menyusun profil potensi desa secara komprehensif, serta mengidentifikasi program-program yang relevan dengan kondisi desa.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa setiap kerja sama harus tetap berpegang pada prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepentingan masyarakat. Program yang masuk ke desa, kata dia, perlu selaras dengan arah pembangunan desa serta memberikan manfaat yang terukur bagi warga.
Keterlibatan masyarakat juga dinilai penting agar program yang dijalankan tidak berhenti pada kegiatan seremonial, melainkan mampu menciptakan dampak yang berkelanjutan.
Di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang sedang berlangsung, kemampuan kepala desa membangun kolaborasi dinilai menjadi salah satu indikator penting kepemimpinan. Sebab, tantangan pembangunan saat ini tidak hanya berkaitan dengan pengelolaan dana, tetapi juga kemampuan membuka akses terhadap pengetahuan, inovasi, dan sumber daya dari berbagai pihak.
Bagi Sumardi, masa depan pembangunan desa tidak ditentukan oleh seberapa besar anggaran yang dimiliki, melainkan oleh seberapa luas jejaring yang mampu dibangun dan dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat.
“Ketika anggaran menyusut, kapasitas kepemimpinan diuji. Desa yang mampu membangun kolaborasi akan tetap bergerak maju, sementara yang hanya bergantung pada dana berisiko tertinggal,” ujarnya.
