BANERATV.COM – Peringatan keras bagi tata kelola pembangunan infrastruktur kesehatan di Indonesia. Sejumlah proyek pembangunan fasilitas vital, khususnya Gedung Instalasi Citotoxic (ruang penanganan obat kemoterapi) di berbagai Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), kini dilanda gelombang skandal yang mengancam integritas pelayanan publik.
Dari dugaan manipulasi prosedur hingga aroma kencang korupsi, proyek krusial yang sejatinya menjadi tumpuan harapan pasien kanker ini terancam menjadi ladang masalah baru.
Situasi genting ini sontak memicu alarm bahaya di Manggarai Barat (Mabar), Nusa Tenggara Timur (NTT), di mana proyek serupa kini sedang berjalan di RSUD Komodo.
Penelusuran mendalam menguak fakta mencemaskan: transparansi menjadi barang langka. Laporan dari berbagai penjuru tanah air menyoroti dugaan ketidaksesuaian spesifikasi dan penyimpangan serius dalam pembangunan fasilitas yang harusnya steril dari cacat.
Kasus yang menyeruak dari RSUD di Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara, hingga dugaan kesalahan fatal dalam prosedur di RSUD Sawerigading, Palopo, menjadi bukti nyata betapa rapuhnya pengawasan proyek strategis ini.
Maraknya kegagalan dan dugaan pidana ini adalah sinyal darurat bagi seluruh Pemerintah Daerah. Proyek pembangunan Gedung Sitotoksik di RSUD Komodo, Mabar, kini berada di bawah sorotan tajam.
Masyarakat Mabar, yang sangat mendambakan peningkatan kualitas layanan kesehatan, khususnya bagi pasien kemoterapi, menuntut proyek ini harus steril dari virus penyimpangan.
Ancaman Hukum dan Bayang-Bayang PPK
Tuntutan publik kini diarahkan kepada pelaksana proyek, CV. Damai Indah, untuk membuktikan profesionalitasnya di tengah badai skandal yang mendera proyek sejenis. Mereka harus tunduk pada spesifikasi teknis dan standar mutu tertinggi. Namun, krisis kepercayaan tak berhenti di kontraktor.
Peran Konsultan Pengawas menjadi palang pintu terakhir. Pengawasan yang longgar dan tumpul seringkali menjadi celah yang dimanfaatkan untuk meraup untung haram, merugikan keuangan negara, dan pada akhirnya mengorbankan nyawa.
Profesionalitas dan independensi konsultan adalah kunci mutlak untuk menekan potensi penyimpangan sejak dini.
Kekhawatiran publik di Mabar kian memuncak, dipicu oleh rentetan kasus hukum proyek infrastruktur yang telah menyeret sejumlah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ke meja hijau Kejaksaan Negeri (Kejari) Manggarai Barat dalam beberapa bulan terakhir.
Fenomena ini telah menciptakan iklim ketakutan masif di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang enggan menjabat sebagai PPK, sebuah ironi yang melumpuhkan birokrasi.
Pengalaman pahit para PPK yang terjerat kasus korupsi proyek lain harus menjadi pelajaran berdarah. Kelalaian di lapangan tidak hanya berujung pada kerugian negara, tetapi juga ancaman pidana bagi PPK dan pengguna anggaran.
Manggarai Barat kini menanti komitmen tanpa cela dari CV. Damai Indah, Konsultan Pengawas, dan seluruh jajaran Pemerintah Daerah di RSUD Komodo.
Proyek Gedung Citotoxic ini harus tuntas dengan mutu prima, menjauhkannya dari jurang skandal yang memalukan. Integritas dan transparansi bukan lagi pilihan, melainkan harga mati untuk merealisasikan fasilitas kesehatan yang sangat dinanti masyarakat. Kegagalan di proyek ini akan menjadi kartu merah memalukan bagi tata kelola pembangunan di NTT.
Penulis : Tim Baneratv.com
Editor : Redaksi
