LABUAN BAJO, BANERATV.COM – Ketua Komisi II DPRD sekaligus Ketua DPD NasDem Manggarai Barat, Yopi Widiyanti, melayangkan kritik tajam terhadap lemahnya pengawasan sektor wisata bahari dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas III Labuan Bajo.
Dalam forum tersebut, Yopi secara spesifik menyoroti efektivitas sertifikasi keselamatan Anak Buah Kapal (ABK) yang dinilai masih jauh dari harapan, terutama berkaca pada tragedi kecelakaan Kapal Sakinah. Ia menyoroti fakta ironis di lapangan di mana mayoritas korban selamat justru merupakan kru kapal, sementara wisatawan mengalami kesulitan dalam proses evakuasi. Kondisi ini memicu pertanyaan besar mengenai apakah pelatihan keselamatan yang diselenggarakan selama ini telah diimplementasikan dengan benar atau hanya sekadar pemenuhan formalitas administratif semata.
Selain masalah keselamatan, Yopi juga mengecam menjamurnya agen perjalanan daring tak berizin atau “agen hantu” yang kerap melakukan penipuan terhadap wisatawan. Modus operandi para agen ini adalah memasarkan paket wisata dengan visual kapal mewah, namun pada realitanya menyediakan armada di bawah standar saat tamu tiba di lokasi. Praktik ini dinilai sangat merusak citra pariwisata Labuan Bajo, sehingga diperlukan koordinasi ketat antara KSOP dan pihak terkait untuk menindak tegas agen yang tidak memiliki kantor fisik atau basis operasional yang jelas di daerah.
Persoalan lain yang menjadi fokus utama adalah kebocoran retribusi daerah akibat ulah kapal wisata asal Bali dan Lombok yang terdeteksi menurunkan penumpang langsung di titik-titik wisata tanpa melalui prosedur di KSOP Marina. Hal ini berdampak langsung pada hilangnya potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor retribusi snorkeling maupun diving.
Sebagai solusi konkret, Yopi mengusulkan adanya integrasi sistem di mana Surat Persetujuan Berlayar (SPB) hanya boleh diterbitkan apabila kapal telah melunasi retribusi daerah sesuai dengan jumlah manifest penumpang yang ada.
“Saya mendesak transparansi mengenai proses docking kapal untuk memastikan kelayakan teknis secara berkala. Keselamatan wisatawan tidak boleh menjadi taruhan di tengah ketidakjelasan aturan,” tegas Yopi Widiyanti dalam pernyataannya.
Ia berharap pemerintah daerah dan otoritas pelabuhan segera melakukan sinkronisasi regulasi agar pengawasan di perairan Manggarai Barat tidak lagi memiliki celah yang dapat merugikan daerah maupun membahayakan nyawa pengunjung.
Penulis : Ronald J
Editor : Redaksi Baneratv.com
