LABUAN BAJO, BANERATV.COM — Aksi demonstrasi menolak pembatasan kuota 1.000 pengunjung per hari di Taman Nasional Komodo (TNK), Senin (13/4/2026), berubah menjadi panggung kemarahan publik. Ribuan massa yang memadati Kantor DPRD Manggarai Barat tersulut emosi setelah pernyataan anggota DPRD dari Partai NasDem, Fridus Ndarung, dinilai tidak peka, berjarak, dan cenderung merendahkan aspirasi rakyat.
Ketegangan bermula saat Fridus Ndarung berdiri di hadapan massa dan bukannya langsung menyatakan sikap, justru melontarkan pernyataan yang dianggap defensif dan normatif.
“Perlu kami tegaskan, apa yang sudah disampaikan pimpinan DPRD itu sudah mewakili seluruh lembaga. Jangan kemudian seolah-olah kalian yang mengatur siapa yang berbicara. Mekanismenya bukan seperti itu, justru lembaga yang punya kewenangan mengatur jalannya forum,” ujar Fridus.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pernyataan tersebut langsung memantik amarah. Massa menilai Fridus bukan hanya menghindari substansi tuntutan, tetapi juga mencoba membalik posisi rakyat seolah-olah berada di bawah kendali DPR.
Tak berhenti di situ, Fridus kembali memperpanjang penjelasan dengan membawa isu lingkungan, yang justru dianggap sebagai upaya mengaburkan persoalan utama.
“Soal penolakan kuota ini, kita harus jujur, ada tarik-menarik antara kepentingan ekonomi dan kelestarian. Kalau komodo sampai hilang, maka seluruh masa depan pariwisata di TNK ikut terancam,” lanjutnya.
Namun, penjelasan itu tak sempat selesai. Orator aksi, Sergius Tri dedy, langsung memotong dengan nada tinggi yang menggambarkan kekecewaan massa:
“Jangan coba-coba gurui kami! Kami tidak datang untuk dengar ceramah. Jangan putar-putar fakta. Hari ini kami butuh sikap. Kau berdiri di pihak rakyat atau justru berlindung di balik kebijakan yang menyengsarakan kami?”
Sorakan massa semakin membesar. Ketegangan berubah menjadi tekanan terbuka. Orator lain, Riki Morgan, bahkan secara frontal membongkar logika yang dianggap keliru dari pernyataan Fridus.
“Tadi kau bilang DPR yang mengatur rakyat? Itu pernyataan yang berbahaya! Ingat, kalian duduk di kursi itu karena kami. Kalian bukan penguasa, kalian wakil! Kalau hari ini kau menolak suara kami, itu artinya kau sedang melawan rakyat yang mengutusmu,” tegas Riki.
Riki juga mendesak Fridus untuk menarik ucapannya yang dinilai melukai demokrasi.
“Tarik kembali ucapanmu! Jangan biarkan lembaga ini kehilangan legitimasi hanya karena kesombongan satu orang,” tambahnya.
Situasi pun meledak. Massa yang semakin emosional mulai melontarkan teriakan keras:
“Diam kau! DPR bodoh! Lebih baik mundur saja! Kami utus kau, bukan untuk mengkhianati kami!”
Tekanan demi tekanan membuat posisi Fridus Ndarung kian terpojok. Ia sempat terlihat enggan menandatangani petisi, sikap yang justru memperkeruh keadaan dan memicu kemarahan kolektif.
Namun di bawah desakan ribuan massa, Fridus akhirnya turun dan menandatangani petisi penolakan pembatasan kuota 1.000 pengunjung per hari di TNK.
Langkah tersebut tidak dilihat sebagai sikap politik yang tegas, melainkan sebagai bentuk kepatuhan akibat tekanan publik yang tak terbendung.
Di sisi lain, sikap Fridus justru berseberangan dengan garis politik Partai NasDem di tingkat pusat. Dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, anggota DPR RI dari NasDem, Rajiv Singh, menyampaikan dukungan terbuka terhadap kebijakan tersebut.
“Secara prinsip, Fraksi NasDem mendukung pembatasan kuota di Taman Nasional Komodo. Kebijakan ini bukan hal baru dan penting untuk keberlanjutan. Namun, pemerintah wajib memastikan masyarakat lokal tidak menjadi korban dari kebijakan ini,” tegas Rajiv.
Kontradiksi ini memperlihatkan retaknya konsistensi sikap di tubuh Partai NasDem. Di pusat mendukung, di daerah terpaksa menolak. Situasi ini menegaskan bahwa Fridus Ndarung bukan hanya gagal membaca aspirasi, tetapi juga gagal menjaga garis politik partainya sendiri.
Peristiwa ini menjadi peringatan keras, publik Manggarai Barat tidak lagi bisa dibungkam dengan retorika. Mereka menuntut keberpihakan nyata. Dan bagi Fridus Ndarung, hari itu menjadi panggung di mana legitimasi sebagai wakil rakyat dipertanyakan secara terbuka di hadapan rakyat yang ia wakili sendiri.
Penulis : Redaksi Baneratv.com
Editor : Redaksi Baneratv.com
