LABUAN BAJO, BANERATV.COM – Suasana ruang rapat internal DPRD Kabupaten Manggarai Barat memanas. Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang menghadirkan asosiasi pariwisata, Dinas Pariwisata, dan Dinas Perhubungan ini berubah menjadi panggung protes keras para wakil rakyat terhadap kebijakan penutupan clearance kapal oleh KSOP yang dianggap melumpuhkan ekonomi daerah.
Anggota DPRD Mabar, Martinus Mitar, tak mampu membendung amarahnya. Dengan nada tinggi, ia mengecam ketidakpastian regulasi yang kini menghantui Labuan Bajo. Menurutnya, keluhan dari asosiasi pariwisata bukanlah sekadar protes biasa, melainkan jeritan bertahan hidup di tengah ancaman Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal.
“Mereka butuh kepastian! Ini adalah ikhtiar terakhir rakyat meminta pertolongan. Dampak kebijakan KSOP ini sudah sangat menghancurkan ekonomi kita!” tegas Martinus di hadapan pimpinan DPRD.
Kemarahan dewan bukan tanpa alasan. Laporan dari berbagai asosiasi menyebutkan bahwa pengusaha kapal wisata kini berada di ujung tanduk. Jika kebijakan ini terus berlanjut, pemangkasan karyawan yang mayoritas adalah anak muda lokal menjadi pilihan pahit yang tak terhindarkan.
“Apakah lembaga ini mau diam saja melihat anak-anak kita dipecat dari kapal? Tentu tidak! Kita harus punya sikap politik yang tegas dan nyata,” lanjut Martinus geram.
Martin Mitar menilai KSOP telah menutup mata terhadap denyut nadi pariwisata yang merupakan jantung hidup masyarakat Labuan Bajo. Martinus bahkan melontarkan tantangan terbuka kepada pimpinan DPRD untuk langsung “melabrak” kantor KSOP sebagai bentuk tekanan politik.
“Apa artinya kita rapat kalau tidak ada kepastian bagi teman-teman asosiasi? Regulasi bisa dibahas, tapi tindakan politik harus dilakukan sekarang. Kalau perlu, besok kita ‘hajar’ (datangi) kantor KSOP!” seru Martinus, yang langsung disambut riuh tepuk tangan peserta rapat.
Selain menyasar KSOP, dewan juga mendesak Pemerintah Daerah (Pemda) untuk tidak kaku dalam aturan. Jika kawasan Taman Nasional Komodo (TNK) ditutup, DPRD menuntut agar spot-spot wisata milik Pemda segera dibuka lebar sebagai alternatif. Hal ini krusial agar wisatawan tidak berpaling ke destinasi lain dan roda ekonomi tetap berputar.
“Dunia pariwisata itu bicara soal detik. Setiap detik sangat berharga bagi isi piring nasi masyarakat. Kita tidak boleh membiarkan rakyat terpuruk tanpa solusi konkret!” tutup Martin Mitar.
Penulis : Ronald J
Editor : Redaksi Baneratv.com
