LABUAN BAJO, BANERATV.COM – Dugaan masalah serius menyeret Koperasi Bahana Lintas Nusantara (BLN), koperasi yang berkantor pusat di Salatiga. Dalam satu tahun terakhir, koperasi ini dilaporkan gagal memenuhi kewajiban pembayaran kepada para deposan, termasuk puluhan aparatur sipil negara (ASN) di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur.
Perekrutan anggota di Labuan Bajo diduga dilakukan oleh seorang perempuan berinisial MM, yang disebut sebagai penghubung utama antara calon deposan dan pihak koperasi. MM diketahui merupakan istri seorang anggota DPRD Manggarai Barat dari PDI Perjuangan.
Skema Deposito Menggiurkan, Bunga Hingga 4 Persen
Seorang narasumber kepada Baneratv.com mengungkapkan, sejak 2021 MM aktif mengajak rekan-rekan ASN untuk menanamkan dana dalam bentuk deposito koperasi. Skema yang ditawarkan berupa penyertaan modal dengan jangka waktu dua tahun dan imbal hasil 3–4 persen per bulan, tergantung besar dana yang disetor.
“Banyak ASN sudah lebih dulu bergabung dan sempat menerima bunga. Itu yang membuat kami akhirnya yakin,” ujar narasumber.
ASN yang tergiur berasal dari berbagai instansi, termasuk Dinas Kesehatan dan Inspektorat Manggarai Barat. Perekrutan dilakukan secara personal, berbasis pertemanan dan kedekatan, tanpa kantor perwakilan resmi koperasi di Labuan Bajo.
Kredit Bank Demi Investasi, Dana Rp180.000.000 Disetor
Narasumber mengaku akhirnya bergabung setelah melihat anggota lain menerima bunga. Ia bahkan mengajukan kredit bank demi mengikuti investasi tersebut.
“Saya pinjam di bank dengan bunga 1 persen. Di koperasi dijanjikan 4 persen. Hitung-hitungan saya masih untung 3 persen,” katanya.
Dana sebesar Rp180.000.000 langsung ditransfer ke rekening koperasi pada malam hari setelah pencairan kredit. Seluruh proses administrasi dilakukan melalui MM. Bukti transfer dikirim ke MM, begitu pula penerbitan bilyet deposito dari koperasi yang diterima kembali melalui dirinya.
“Kami tidak pernah berhubungan langsung dengan pengurus koperasi. Semua lewat MM,” tegas narasumber.
Bunga Cair Sekali, Lalu Mandek Total
Pada Maret 2025, narasumber menerima pembayaran bunga pertama sekaligus terakhir sebesar Rp15 juta. Jumlah tersebut sesuai dengan skema pembagian dana dan bunga 4 persen dari total deposito.
“Setelah itu, tidak ada lagi pembayaran. Bukan hanya saya, semua anggota juga sama,” ungkapnya.
Masalah serupa disebut terjadi tidak hanya di Labuan Bajo, tetapi juga di sejumlah daerah lain di Pulau Jawa.
Grup WhatsApp Dibungkam, Informasi Terputus
MM sempat membuat grup WhatsApp khusus anggota BLN di Labuan Bajo. Namun, selama hampir setahun, grup tersebut hanya berisi janji tanpa kejelasan. Ketegangan memuncak ketika anggota mempertanyakan komitmen koperasi.
Dalam grup tersebut, disebutkan ada perwakilan perusahaan bernama “Pak Wong”. Karena merasa diserang, ia keluar dari grup. Tak lama kemudian, MM menonaktifkan kolom komentar, sehingga hanya admin yang dapat mengirim pesan.
“Informasi terputus. Kami makin bingung dan stres,” kata narasumber.
ASN Tertekan, Ada yang Terpaksa Menyewakan Kendaraan
Dampak finansial mulai terasa berat. Narasumber mengaku harus menyewakan sepeda motornya untuk menutup defisit keuangan akibat cicilan bank yang tetap berjalan.
“Kami berinvestasi bukan karena kelebihan uang, tapi karena tergiur janji keuntungan,” ujarnya.
Pada Desember 2025, anggota kembali dijanjikan pengembalian dana dengan diminta membuka rekening BNI, yang diklaim akan digunakan untuk transfer mulai Januari 2026. Namun hingga akhir Januari, dana tak kunjung masuk.
Desakan Tanggung Jawab terhadap MM
Para korban menilai MM tidak bisa sepenuhnya memposisikan diri sebagai korban. Menurut mereka, MM berperan aktif merekrut anggota, mengelola administrasi lokal, serta menjadi satu-satunya penghubung dengan pihak koperasi.
“Kami minta MM bertanggung jawab dan menjadi koordinator untuk bersama-sama ke kantor pusat di Salatiga, termasuk mengurus langkah hukum,” tegas narasumber.
Total anggota di Labuan Bajo diperkirakan puluhan orang, sekitar 90 persen berasal dari kalangan PNS. Nilai dana yang terhimpun disebut mencapai miliaran rupiah. Bahkan, satu ASN di Dinas Kesehatan dikabarkan menyetor hingga angka diatas Rp300 juta.
Harapan Lewat Pemberitaan
Hingga kini, koperasi BLN tidak memiliki kantor resmi di Labuan Bajo. Perekrutan dilakukan sepenuhnya secara informal.
Para korban berharap pemberitaan ini dapat menggugah tanggung jawab MM untuk mendampingi mereka menuntut pengembalian dana ke pengurus pusat koperasi.
“Jangan lepas tangan. Apalagi suaminya pejabat publik. Ini menyangkut kepercayaan dan nama baik,” pungkas narasumber.BLN,
Penulis : Ronald J
Editor : Redaksi Baneratv.com
