MANGGARAI, BANERATV.COM – Ancaman terorisme kini tidak lagi hanya bergerak di ruang-ruang tertutup. Dalam beberapa tahun terakhir, pola penyebaran ideologi kekerasan mulai bergeser ke ruang digital dan menyasar generasi muda, khususnya generasi Z yang hidup dalam ekosistem internet dan media sosial.
Platform digital seperti media sosial, forum daring, hingga komunitas game online menjadi ruang baru yang kerap dimanfaatkan kelompok radikal untuk menyebarkan propaganda, membangun kedekatan emosional, hingga merekrut anggota.
Fenomena ini menjadi perhatian serius aparat keamanan. Pelajar yang aktif di dunia digital dinilai memiliki kerentanan tersendiri, terutama ketika berada pada fase pencarian jati diri, kebutuhan akan pengakuan, serta keinginan menjadi bagian dari suatu kelompok.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kesadaran tersebut mendorong Satgaswil NTT Detasemen Khusus (Densus) 88 Anti Teror Polri menggelar kegiatan edukasi pencegahan intoleransi, radikalisme, ekstremisme, dan terorisme (IRET) di lingkungan sekolah.
Kali ini, tim pencegahan Satgaswil NTT Densus 88 memberikan sosialisasi di SMA Negeri 1 Langke Rembong, Kabupaten Manggarai. Kegiatan tersebut diikuti sekitar 200 peserta yang terdiri dari siswa dan guru.
Acara dimulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian dilanjutkan dengan doa bersama sebagai pembuka kegiatan.
Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum SMA Negeri 1 Langke Rembong, Wenseslaus Jemarus, S.Pd., dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas kehadiran tim Densus 88 yang memberikan pemahaman langsung kepada para siswa mengenai bahaya radikalisme dan terorisme.
“Selamat datang Densus 88 di sekolah kami. Kami berterima kasih karena telah hadir memberikan pemahaman kepada anak-anak kami,” ujarnya di hadapan ratusan peserta.
Ia juga mengingatkan para siswa agar bijak dalam memilih lingkungan pergaulan. Menurutnya, karakter seseorang sangat dipengaruhi oleh lingkungan sosial tempat ia berinteraksi.
“Kalau kita bergaul dengan orang baik, kita akan menjadi orang baik. Begitu pun sebaliknya,” katanya.
Setelah sambutan pembuka, kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh IPTU Silvester Guntur, S.H., M.H., dari tim pencegahan Densus 88.
Ia menjelaskan bahwa salah satu tugas utama tim pencegahan adalah memastikan masyarakat tidak terpapar paham intoleransi, radikalisme, ekstremisme, dan terorisme melalui pendekatan edukasi.
“Tugas tim cegah adalah memastikan warga negara tidak terpapar IRET serta melakukan berbagai upaya pencegahan melalui edukasi,” ujarnya.
Silvester menegaskan bahwa ancaman radikalisme dan terorisme bukan hanya persoalan Indonesia, melainkan juga masalah global yang berdampak serius terhadap keamanan masyarakat.
“Masalah IRET bukan hanya masalah Indonesia, tetapi juga masalah global. Terorisme menyebabkan persoalan serius, bukan hanya kerugian materi tetapi juga hilangnya nyawa manusia,” katanya.
Ia menjelaskan bahwa proses radikalisasi umumnya tidak terjadi secara tiba-tiba. Proses tersebut sering kali diawali dari sikap intoleransi terhadap perbedaan.
Menurutnya, intoleransi muncul ketika seseorang tidak menghargai perbedaan keyakinan, suku, budaya, maupun pandangan sosial. Orang yang memiliki sikap intoleran cenderung merasa paling benar dan menutup ruang dialog.
“Intoleran adalah sikap atau perilaku yang tidak menghargai atau tidak menerima perbedaan. Orang intoleran cenderung menganggap dirinya paling benar dan tidak memberi ruang diskusi,” jelasnya.
Ketika sikap tersebut berkembang, seseorang dapat mulai mengadopsi pandangan yang lebih keras terhadap kelompok lain maupun terhadap sistem sosial yang ada.
Silvester kemudian menjelaskan konsep radikalisme. Secara etimologis, kata radikal berasal dari bahasa Latin radix yang berarti akar.
“Radikalisme merujuk pada keinginan melakukan perubahan secara drastis hingga ke akar-akarnya. Dalam konteks berbahaya, perubahan itu bisa sampai membenarkan kekerasan,” ujarnya.
Ciri umum radikalisme antara lain pola pikir hitam-putih, fanatisme berlebihan terhadap ideologi tertentu, serta penolakan terhadap sistem sosial atau politik yang berlaku.
Jika radikalisme berkembang lebih jauh, paham tersebut dapat berubah menjadi ekstremisme.
“Ekstremisme adalah sikap yang sangat keras dan tidak moderat. Dalam bentuk tertentu, ekstremisme dapat menghalalkan kekerasan untuk mencapai tujuan,” jelasnya.
Tahap paling berbahaya dari spektrum tersebut adalah terorisme, yakni penggunaan kekerasan untuk menciptakan ketakutan demi mencapai tujuan ideologi atau politik.
“Terorisme adalah penggunaan kekerasan untuk menciptakan ketakutan demi mencapai tujuan ideologi atau politik,” katanya.
Silvester juga menegaskan bahwa terorisme tidak identik dengan agama tertentu.
“Terorisme sebenarnya tidak ada hubungannya dengan agama. Agama sering hanya dijadikan alat,” ujarnya.
Dalam pemaparannya, ia juga menjelaskan tahapan umum perekrutan kelompok radikal. Proses biasanya dimulai dari identifikasi target, yakni individu yang sedang mengalami krisis identitas, kekecewaan sosial, atau merasa terpinggirkan.
Setelah itu dilakukan pendekatan personal melalui pertemanan, diskusi tertutup, hingga komunikasi di media sosial. Indoktrinasi ideologi kemudian disisipkan secara perlahan melalui narasi ketidakadilan, propaganda, serta pola pikir “kami melawan mereka”.
Jika proses tersebut berhasil, tahap berikutnya adalah isolasi sosial, di mana individu mulai memutus hubungan dengan lingkungan lamanya dan hanya mempercayai kelompoknya sendiri.
“Pada tahap ini mereka mulai hanya percaya pada kelompoknya sendiri,” jelas Silvester.
Individu yang sudah terisolasi dari lingkungan lama akan semakin mudah dipengaruhi dan dilibatkan dalam berbagai aktivitas kelompok, mulai dari penyebaran propaganda, penggalangan dana, hingga aksi kekerasan.
Silvester juga menyoroti perubahan pola perekrutan yang kini banyak bergeser ke ruang digital.
“Sekarang banyak perekrutan dilakukan melalui media sosial, forum online, bahkan komunitas game,” ujarnya.
Menurutnya, game online menjadi salah satu ruang yang cukup efektif bagi kelompok radikal untuk membangun hubungan dengan calon target. Interaksi yang berlangsung lama dan intens dalam permainan sering menciptakan kedekatan emosional yang kemudian dimanfaatkan untuk menyisipkan narasi ideologi.
Remaja menjadi target utama karena berada pada fase pencarian identitas.
“Kelompok radikal sering memanfaatkan krisis identitas pada remaja dengan menawarkan rasa diterima dan tujuan hidup yang dianggap besar,” katanya.
Ia juga menyinggung tren baru dalam aksi terorisme yang melibatkan perempuan dan anak-anak. Salah satu contohnya adalah peristiwa bom Gereja Surabaya yang menunjukkan bahwa radikalisasi dapat menjangkau seluruh anggota keluarga.
Fenomena tersebut menunjukkan bahwa ancaman ideologi kekerasan dapat menyasar siapa saja jika tidak ada upaya pencegahan sejak dini.
Dalam kesempatan itu, Silvester juga memperkenalkan konsep Segitiga Ekosistem Perlindungan Anak, yakni peran keluarga, sekolah, dan masyarakat sebagai tiga pilar utama dalam menjaga ketahanan generasi muda.
Keluarga berperan sebagai benteng pertama melalui komunikasi terbuka dan pengawasan aktivitas digital anak. Sekolah memperkuat pendidikan karakter dan literasi digital. Sementara masyarakat dan negara menciptakan lingkungan sosial yang aman serta menegakkan hukum terhadap penyebaran propaganda ekstrem.
Perlindungan anak di Indonesia juga diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
Dalam kegiatan tersebut, para peserta juga mendengarkan kesaksian Yanto, mantan narapidana terorisme yang pernah terlibat dalam jaringan Jamaah Islamiyah.
Ia mengungkapkan bahwa organisasi tersebut pernah menjadi salah satu jaringan teror terbesar di Indonesia dengan ribuan anggota aktif dan simpatisan yang tersebar luas.
Salah satu sasaran utama perekrutan mereka adalah kalangan remaja.
Menurut Yanto, banyak orang yang bergabung dengan kelompok radikal karena berbagai motif, mulai dari pengaruh ideologi hingga propaganda yang menyesatkan.
“Banyak orang Indonesia yang termakan propaganda ISIS, mengira kehidupan di sana lebih baik. Kenyataannya yang mereka temukan justru perang dan kehancuran,” katanya.
Ia mengaku menyesal pernah terlibat dalam jaringan tersebut dan berharap generasi muda tidak mengulangi kesalahan yang sama.
“Cukup saya yang pernah terjebak dan salah langkah. Jadilah generasi yang melek teknologi dan menolak intoleransi, radikalisme, ekstremisme, dan terorisme,” ujarnya.
Yanto juga menceritakan bahwa proses perekrutan yang dialaminya terjadi secara perlahan dan tanpa disadari sejak awal.
“Saya direkrut saat bekerja di sebuah perusahaan yang ternyata dimiliki jaringan JI. Dari situ saya diajak ikut pengajian dan pertemuan rutin. Lama-lama saya terpengaruh. Saat itu motif saya ideologi, ingin menegakkan negara khilafah,” katanya.
Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab yang berlangsung interaktif.
Seorang siswa bernama Intan menanyakan mengapa pemerintah tidak membatasi akses game online bagi pelajar, mengingat permainan digital dapat mempengaruhi perilaku dan bahkan dimanfaatkan sebagai sarana propaganda radikal.
Menanggapi pertanyaan tersebut, narasumber menjelaskan bahwa pemerintah sedang memperkuat regulasi perlindungan anak di ruang digital. Namun pembatasan total terhadap game online tidak dapat dilakukan karena berkaitan dengan kebebasan digital masyarakat.
Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik untuk Perlindungan Anak atau PP TUNAS.
Regulasi tersebut mewajibkan platform digital memprioritaskan perlindungan anak dari konten berbahaya, termasuk pengaturan batasan usia pengguna, perlindungan data anak, serta sanksi bagi platform yang melanggar.
Sementara itu, siswa lain bernama Victor menanyakan langkah awal yang dilakukan Densus 88 dalam menangani penyebaran paham intoleransi di masyarakat.
Narasumber menjelaskan bahwa upaya yang dilakukan meliputi deteksi dini terhadap propaganda radikal, pemetaan wilayah rawan, serta pendekatan preventif melalui edukasi dan dialog dengan masyarakat.
Pertanyaan lain datang dari seorang siswi bernama Lisa yang ingin mengetahui alasan Yanto bergabung dengan jaringan Jamaah Islamiyah.
Menanggapi pertanyaan tersebut, Yanto kembali menegaskan bahwa proses radikalisasi sering terjadi secara bertahap dan tanpa disadari oleh korban.
“Saya direkrut saat bekerja di sebuah perusahaan yang ternyata dimiliki jaringan JI. Dari situ saya diajak ikut pengajian dan pertemuan rutin. Lama-lama saya terpengaruh. Saat itu motif saya ideologi, ingin menegakkan negara khilafah,” ujarnya.***
Penulis : Redaksi Baneratv.com
Editor : Redaksi Baneratv.com
