LABUAN BAJO, BANERATV.COM – Pada hari Kamis, 27 November 2025, operasi inspeksi mendadak (sidak) gabungan telah dilaksanakan di sejumlah perairan utama yang menjadi jalur kapal-kapal wisata di kawasan MABAR (Manggarai Barat) dan sekitarnya. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Wakil Bupati, dr. Yulianus Weng, dan berfokus pada penertiban kepatuhan wajib pajak serta registrasi kapal di wilayah tersebut.
Kegiatan sidak yang dipimpin oleh dr. Yulianus Weng ini melibatkan sejumlah instansi penting, termasuk rombongan dari Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Turut serta dalam tim gabungan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) beserta staf, Kepala Inspektorat beserta staf, serta dukungan penuh dari Anggota Angkatan Laut yang mengamankan jalannya operasi.
Area yang menjadi sasaran utama sidak meliputi perairan laut Sebayur Besar, Sebayur Kecil, Pulo Siapa, Lohliang, dan perairan di sekitarnya yang ramai dilintasi kapal wisata.
Dari hasil pemeriksaan lapangan, tim gabungan yang dipimpin Wakil Bupati menemukan beberapa pelanggaran signifikan terkait kepatuhan pajak. Ditemukan bahwa masih banyak kapal wisata yang beroperasi namun belum menunaikan kewajiban pembayaran pajaknya. Selain itu, tim juga mengidentifikasi adanya kapal yang belum terdaftar secara resmi sebagai wajib pajak.
Menanggapi temuan tersebut, seluruh pemilik kapal yang terjaring sidak, baik yang menunggak pajak maupun yang belum terdaftar, diperintahkan untuk segera mendatangi kantor Bapenda. Perintah ini bertujuan agar para pemilik dapat segera menuntaskan proses pembayaran pajak dan mendaftarkan kapalnya sebagai wajib pajak yang sah.
Pemerintah daerah dan tim penegak hukum yang dipimpin langsung oleh dr. Yulianus Weng menegaskan kembali pentingnya kepatuhan regulasi. Seluruh kapal wisata yang beroperasi di perairan Manggarai Barat diminta untuk selalu mentaati peraturan yang berlaku dan menjalin kerja sama yang baik dengan pemerintah daerah. Penegasan ini merupakan langkah untuk memastikan terciptanya tata kelola pariwisata laut yang transparan dan tertib secara administrasi, sekaligus memaksimalkan penerimaan daerah dari sektor pariwisata.
Penulis : Ronald J
Editor : Redaksi Baneratv
