LABUAN BAJO, BANERATV.COM – Peta persaingan menuju kursi Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Nusa Tenggara Timur kian mengerucut. Dari 13 pendaftar awal, Panitia Seleksi akhirnya menetapkan tiga nama teratas: Fransiskus Sales Sodo, Ruth Diana Laiskodat, dan Servulus Bobo Riti. Di antara ketiganya, nama Fransiskus Sales Sodo yang akrab disapa Hans justru mencuat paling kuat, bahkan disebut-sebut telah mengantongi nilai tertinggi hasil seleksi kuantitatif dan kualitatif.
Namun, di saat peluang politik dan birokrasi itu semakin dekat, rangkaian peristiwa kontroversial di Kabupaten Manggarai Barat justru muncul beruntun, saling berkelindan, dan secara langsung maupun tidak langsung menyeret nama Hans Sodo ke pusaran opini publik.
Pertanyaannya: sekadar kebetulan, atau ada skenario yang sengaja dimainkan?
Reputasi di Ujung Tanduk
Sebagai Sekda Manggarai Barat sejak Mei 2021, Hans Sodo berada di posisi strategis. Ia adalah pucuk pimpinan birokrasi daerah, simbol keteladanan ASN, sekaligus figur yang kerap tampil “garang” di ruang publik dan media saat berbicara soal disiplin aparatur.
Namun, citra itu mulai diuji ketika publik dihebohkan oleh beredarnya foto tiga ASN lingkup Pemkab Manggarai Barat yang diduga tengah pesta miras pada jam kerja. Foto tersebut viral, memicu kemarahan publik, dan langsung dikaitkan dengan lemahnya pengawasan serta penegakan disiplin ASN di bawah kepemimpinan Sekda.
Sekda Hans Sodo memang merespons cepat di media. Ia mengeluarkan ultimatum keras: bila terbukti benar, ASN yang terlibat akan dihukum paling berat. Pernyataan ini seolah menegaskan ketegasan kepemimpinan.
Namun, di lapangan, cerita berkembang jauh lebih rumit.
Klarifikasi yang Justru Menyisakan Lubang
Klarifikasi resmi dari internal Setwan Manggarai Barat menyebutkan bahwa foto tersebut adalah hasil rekayasa Artificial Intelligence (AI), dibuat sebagai candaan pribadi, bukan kejadian pesta miras di kafe. Penjelasan ini bahkan dipublikasikan pertama kali melalui media resmi pemerintah daerah.
Masalahnya, klarifikasi tersebut tidak serta-merta menutup polemik. Dalam proses konfirmasi lanjutan, muncul inkonsistensi keterangan: jumlah orang dalam foto berubah-ubah, pengakuan tentang keberadaan sopi di atas meja pun bergeser dari “tidak ada miras sama sekali” menjadi “ada Sopi, tapi bukan untuk diminum”.
Situasi ini justru menimbulkan pertanyaan baru:
Jika benar hanya candaan, mengapa klarifikasinya berlapis, berubah-ubah, dan terasa dipaksakan?
Dan yang lebih krusial: mengapa tidak ada langkah disipliner tegas, minimal pemeriksaan etik, terhadap ASN yang secara sadar mengunggah konten sensitif dan mencoreng wibawa institusi?
Di titik inilah kritik mulai mengarah ke Sekda Hans Sodo: Keras Di Pernyataan, Lunak Di Tindakan.
Serangan Beruntun: Pers, Kadis Pariwisata, dan Forkopimda
Hampir bersamaan dengan polemik tiga ASN, publik Manggarai Barat dikejutkan oleh kebijakan kontroversial hasil rapat Forkopimda Plus yang menetapkan delapan syarat ketat bagi kerja jurnalistik, termasuk kewajiban koordinasi satu pintu melalui Kepala Dinas Pariwisata.
Langkah ini menuai kecaman luas karena dinilai menabrak Undang-Undang Pers dan mengancam kemerdekaan media. Seluruh sorotan publik tertuju pada Kepala Dinas Pariwisata, Stefanus Jemsifori. Desakan pencopotan menggema nyaris serempak di banyak media.
Menariknya, menurut pengakuan seorang tokoh muda asal Kempo yang enggan disebutkan namanya, pola pemberitaan dua kasus ini terasa janggal.
Ia mempertanyakan mengapa:
- Kasus Kadis Pariwisata diberitakan masif, hampir serempak oleh hampir semua media, termasuk media yang selama ini pro-pemerintah;
- Sementara kasus tiga ASN pesta miras hanya ditulis oleh segelintir media;
- Dan yang paling aneh, klarifikasi pertama justru datang dari media resmi pemerintah daerah, bukan dari proses pemeriksaan terbuka dan transparan.
Dugaan Penjegalan dan Sentimen Kedaerahan
Tokoh muda asal Kempo tersebut secara terbuka menduga adanya Upaya Sistematis Dari Orang Dalam Lingkup Pemda Manggarai Barat Untuk Menjegal Hans Sodo menjelang penetapan Sekda Provinsi NTT.
Ia mengaitkan fakta bahwa:
- Hans Sodo merupakan putra daerah berdarah Kempo;
- Kepala Dinas Pariwisata yang diserang habis-habisan juga disebut berdarah Kempo;
- Dua figur ini menjadi sasaran kritik dan tekanan publik secara hampir bersamaan.
“Seharusnya kita di Manggarai Barat bangga, ada orang Manggarai masuk tiga besar calon Sekda Provinsi NTT. Tapi yang terjadi justru sebaliknya, ada kesan kita sendiri yang sedang menjegal,” ujarnya.
Ia bahkan menyebut pihaknya tengah melakukan investigasi internal untuk menelusuri kemungkinan adanya permainan aktor birokrasi yang sengaja mengatur momentum, membocorkan dokumen sensitif, dan menggiring opini publik guna melemahkan posisi Hans Sodo di mata Gubernur dan Menteri Dalam Negeri.
Peringatan pun disampaikan secara terbuka:
Jika Benar Ada Permainan Orang Dalam, Masyarakat Kempo Tidak Akan Tinggal Diam.
Alarm Bagi Gubernur dan Mendagri
Rangkaian peristiwa ini, ASN bermasalah yang tak ditindak tegas, klarifikasi yang timpang, kebijakan pers yang kontroversial, serta dugaan konflik kepentingan internal menjadi catatan penting yang tidak bisa diabaikan.
Untuk Gubernur NTT dan Menteri Dalam Negeri, kasus ini bukan semata soal siapa yang unggul nilai seleksi, melainkan soal integritas kepemimpinan birokrasi di level tertinggi provinsi.
Apakah Hans Sodo benar menjadi korban skenario penjegalan?
Ataukah peristiwa ini justru membuka borok lemahnya kepemimpinan pengendalian internal di Manggarai Barat?
Jawaban atas pertanyaan itulah yang seharusnya menjadi bahan pertimbangan paling serius sebelum keputusan final Sekda Provinsi NTT diketok.
Satu hal yang pasti: Jabatan Sekda Provinsi Bukan Sekadar Soal Kecakapan Administratif, Tetapi Kemampuan Menjaga Marwah Birokrasi Di Tengah Badai Kepentingan.
Penulis : Redaksi Baneratv.com
Editor : Redaksi Baneratv.com
