ENDE, BANERATV.COM – Polemik rencana penggusuran pedagang kaki lima (PKL) di sepanjang Pantai Ndao kian memanas dan tak kunjung menemukan titik terang. Ketegangan mencapai puncaknya saat warga Ndao bersama Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) menggelar aksi di halaman Kantor Bupati Ende, Rabu (8/4/2026).
Aksi tersebut merupakan bentuk kekecewaan warga terhadap sikap Pemerintah Kabupaten Ende yang dinilai tidak menghadirkan solusi konkret atas ancaman penggusuran yang menghantui mata pencaharian mereka. Massa mendesak untuk berdialog langsung dengan Bupati Ende, Yosep Benediktus Badeoda.
Namun, alih-alih membuka ruang dialog, pernyataan Bupati justru memantik kontroversi baru. Ia secara terbuka melabeli PMKRI sebagai “provokator” dan menolak kehadiran organisasi tersebut dalam pertemuan dengan warga.
“Saya mendapat WA dari Kapolres untuk menerima mereka, tapi saya tidak mau terima mereka. Provokator. Kalau rakyat Ndao yang datang, perwakilan saja. Kalau itu rakyat Ndao, silakan masuk. Tapi PMKRI tidak. Itu saya anggap provokator,” ujar Bupati.
Pernyataan ini sontak menuai kecaman. Warga menilai tudingan tersebut tidak berdasar dan cenderung mengaburkan substansi persoalan.
Leni Ariani, salah satu warga Ndao, dengan tegas membantah tuduhan tersebut. Ia menegaskan bahwa kehadiran PMKRI bukan untuk memprovokasi, melainkan atas permintaan langsung masyarakat yang merasa tidak didengar oleh pemerintah.
“Pernyataan Bupati yang menyebut PMKRI provokator itu tidak benar. Kami sendiri yang meminta PMKRI untuk mendampingi dan mengadvokasi kami. Kami yang menjadi korban penggusuran,” tegas Leni.
Lebih jauh, warga menilai pernyataan Bupati tersebut sebagai bentuk fitnah yang tidak hanya mencederai perjuangan masyarakat kecil, tetapi juga merendahkan peran mahasiswa sebagai mitra kritis dalam demokrasi.
Alih-alih meredakan konflik, sikap Bupati justru dinilai memperkeruh suasana dan menunjukkan ketidakpekaan terhadap jeritan warga yang tengah menghadapi ancaman kehilangan sumber penghidupan.
Situasi ini memperlihatkan jurang komunikasi yang semakin lebar antara pemerintah daerah dan masyarakat. Warga pun mendesak Bupati untuk menghentikan narasi yang menyudutkan pihak tertentu, serta segera membuka ruang dialog yang adil, terbuka, dan solutif.
Penulis : Redaksi Baneratv.com
Editor : Redaksi Baneratv.com
