LABUAN BAJO, BANERATV.COM – Aroma busuk dugaan praktik lancung dalam proses pengadaan barang dan jasa di lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat (Mabar) kembali menyengat. Kali ini, proyek pembangunan Gedung Citotoxic RSUD Komodo senilai Rp1,5 miliar pada APBD 2025 menjadi sorotan setelah mencuatnya dugaan penipuan bermodus “jual-beli” paket proyek yang melibatkan oknum ASN dan kontraktor yang dikenal dekat dengan lingkaran kekuasaan.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, skandal ini bermula ketika seorang kontraktor berinisial AT dijanjikan kemenangan dalam tender proyek tersebut. Tak tanggung-tanggung, AT diduga diminta menyetorkan uang pelicin sebesar Rp350 juta oleh dua sosok yang berperan sebagai “makelar” proyek.
Kedua sosok tersebut adalah AB, seorang kontraktor yang kerap disebut sebagai orang kepercayaan penguasa lokal dan sering menjadi target operasi APH karena progres pekerjaan yang buruk, namun sering lolos, dan DM, seorang oknum ASN yang bertugas di Unit Layanan Pengadaan (ULP) Mabar. Nama DM sendiri sebelumnya sempat mencuat ke publik terkait isu miring persoalan pribadi (perselingkuhan), namun kini ia justru terseret dalam pusaran dugaan korupsi dan penipuan jabatan.
Kejanggalan aroma “pengaturan” ini makin nyata jika menilik laman LPSE Manggarai Barat. Dari empat perusahaan yang berkompetisi, pemenang tender justru jatuh ke tangan perusahaan yang berada di peringkat keempat.
Nahas bagi AT, perusahaan yang ia gunakan justru dipukul kalah. Janji manis dari sang oknum ASN dan “kontraktor kesayangan” itu rupanya hanya isapan jempol. Uang ratusan juta yang telah disetorkan raib, sementara proyek jatuh ke tangan pihak lain.
Merasa dikhianati, AT pun menuntut pengembalian uangnya secara utuh. Namun, hingga saat ini, AB dan DM baru mengembalikan sebagian kecil dari total dana tersebut. Diketahui, masih ada sekitar Rp100 juta yang tertahan di tangan kedua oknum tersebut.
Alasan klasik pun dilontarkan. AB dan DM berjanji akan melunasi sisa uang tersebut setelah pencairan dana proyek 100% dari paket pekerjaan lain yang mereka kelola. Hal ini memicu pertanyaan besar, Untuk apa uang Rp350 juta tersebut digunakan selama ini, dan sejauh mana gurita pengaruh “makelar proyek” ini mengontrol ULP Manggarai Barat?
Hingga berita ini diturunkan, publik menunggu ketegasan aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas dugaan praktik “dagang proyek” yang mencederai integritas birokrasi di Manggarai Barat.
Penulis : Redaksi Baneratv.com
Editor : Redaksi Baneratv.com
